Palu,Xtimenewa.com – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menerima kunjungan audensi Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) bersama Perwakilan Perbankan lainnya di ruang kerjanya, pada Senin (11/8/25).
Dalam pertemuan ini, dibahas kendala pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) online yang terintegrasi dengan Bank Sulteng.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sulteng Rudi Dewanto dalam pengantarnya mengatakan, sesuai Permendagri No.77 tahun 2020, Pemda diminta untuk menerapkan SIPD dan SP2D online.
Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala dalam pemotongan kredit dari gaji ASN yang dibayarkan melalui Bank Sulteng dan kredit ASN tersebut terkait dengan lembaga keuangan lainnya. Masalahnya, menu SP2D online saat ini belum menyediakan fitur untuk memotong gaji ASN guna pembayaran cicilan kredit diluar Bank Sulteng.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan, penggunaan SP2D online merupakan kebijakan pemerintah pusat, bekerjasama dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan gaji ASN.
Gubernur akui, perlu ada solusi agar SP2D online tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa menghambat perbankan lain.
Menurut Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie, SP2D online merupakan produk Kementerian Dalam Negeri yang belum mengakomodasi potongan gaji untuk angsuran di Bank lain.
Meski demikian, kata Ramiyatie, Bank Sulteng siap membantu mencari solusi. Ia minta Lembaga Keuangan/Bank-Bank di Sulteng mengirim daftar kredit ASN sehingga dapat diatur mekanisme pembayaran angsuran secara terkoordinasi.
Gubernur berharap, koordinasi antara Bank Sulteng dan perbankan lain dapat ditingkatkan agar kepentingan ASN sebagai debitur tetap terlindungi, sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan daerah.
“Semua pihak harus mencari jalan tengah sehingga ASN tidak dirugikan dan perbankan tetap bisa beroperasi dengan baik,” tandasnya.- (ditha)
