PALU,Sulteng,Xtimenews.com – Dalam menjaga stabilitas fiskal dan merealisasikan nawacita “Berani” dalam pusaran efisiensi anggaran tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulteng menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu daya tahan.
Demikian penekanan Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat memimpin rapat bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah guna menelusuri sumber-sumber fiskal daerah, di ruang kerjanya pada Jumat (7/3/25).
“Melalui rapat ini, kita rumuskan langah langkah konkrit dalam menggali sumber pendapatan yang masih tersembunyi ataupun yang belum tergarap, “tuturnya.
Dikatakan, seorang Kepala Daerah harus pandai mengelola sumber-sumber PAD untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
“Kepala Daerah sebagai seorang nakhoda harus mahir membaca arah angin dan arus laut serta harus pandai mengelola sumber PAD guna kemajuan dan kesejahteraan rakyat dengan PAD sebagai bahan bakar utama. PAD ini satu-satunya harapan kita untuk bisa survive di tahun 2025, ” kata Gubernur Anwar.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng dalam laporannya terungkap, Dana Bagi Hasil yang belum disalurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulteng yang potensi pemasukannya sekitar Rp. 300 miliar.
“Dana Bagi Hasil (DBH) ini murni hak Provinsi yang tidak dibagi lagi ke Kabupaten dan Kota,” ujarnya.
Ia menginstruksikan jajaran Bapenda untuk belajar meniru keberhasilan Provinsi Kaltim dalam meningkatkan PAD dari sumber PBBKB. “kirim staf ke Kaltim untuk belajar, ” tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, dalam menyusun data, Bapenda memilah antara kendaraan industri dan non industri sehingga diperoleh gambaran jelas terkait potensi penerimaan dari kedua jenis pajak, termasuk berkoordinasi intens dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, agar bersinergi dalam mengumpulkan pajak tersebut mengingat hasilnya akan disalurkan kembali oleh Propinsi ke Kabupaten Kota dalam bentuk DBH.
Menurut Gubernur, Moriwali sebagai “raksasa” kawasan industri nikel perlu dilirik sebagai fokus utama dalam menggenjot PAD.
Dalam sebulan setoran ke kas Provinsi dari penarikan pajak air permukaan di Morowali mencapai hingga Rp. 4,3 miliar.
Selain itu, Gubernur juga melirik adanya potensi PAD dari sektor hilirisasi nikel. Karenanya, ia mendorong lahirnya payung hukum daerah agar Pemda Sulteng bisa mendapat manfaat maksimal dari aktifitas industri nikel.
“Saya berhatap, tahun 2025 menjadi momentun untuk mencari PAD, “jelasnya, seraya mengajak kolaborasi para perangkat daerah dengan BPKP yang sangat sejalan dengan ikhtiar Gubernur dalam meningkatkan PAD.
Kepada perangkat daerah, Gubernur minta untuk melengkapi data terkait potensi PAD yang lebih akurat untuk dibahas lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya.
Pada akhir pertemuan, Gubernur mengajak semua pihak untuk menggiatkan gerakan berjamaah dalam bingkai “Berani berkah”.
“Dengan meningkatkan ibadah, diyakini rezeki yang masih bergantung dilangit atau masih terkubur dalam bumi dapat segera diturunkan dan dikeluarkan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulteng,” pungkas Gubernur Sulteng.-(ditha/basri)
