MOJOKERTO, Xtimenews.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati menunjuk Kota Mojokerto untuk menjadi pilot project desa zero stunting. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada 2021 Kota Mojokerto mencatatkan angka stunting terendah, yakni di angka 6,9 persen. Sementara angka stunting di Provinsi Jawa Timur pada 2021 mencapai 23,5 persen.
Saat bertemu Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat pada Kamis, (17/2) pagi, Erna juga memuji capaian program Bangga Kencana di Kota Mojokerto yang dinilai sangat bagus. Serta akan diusulkan untuk memperoleh Penghargaan Manggala Karya Kencana.
“Dari hasil evaluasi kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto sangat bagus, maka kami akan mengusulkan untuk menjadi nominasi penghargaan Manggala Karya Kencana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).
Menurutnya, dalam rangka percepatan penurunan stunting, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. “Untuk percepatan penurunan stunting ada satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa, serta ada Tim Pendamping Keluarga yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang dari unsur tenaga kesehatan, TP. PKK dan Kader Keluarga Berencana,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB dr. Nur Azizah Sri Utami menambahkan lokus desa zero stunting akan diseleksi lebih lanjut. Salah satunya berdasarkan hasil evaluasi bulan timbang.
“Untuk lokus desa zero stunting akan kita kaji lebih lanjut. Salah satunya adalah berdasarkan hasil evaluasi bulan timbang, kelurahan mana yang angka stuntingnya paling rendah kemudian akan kita kaji lebih lanjut,” jelasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut baik usulan BKKBN untuk menjadikan Mojokerto sebagai Terkait usulan menjadi pilot project desa zero stunting dan nominasi penghargaan Manggala Karya Kencana.
Wanita yang akrab disapa Ning Ita ini menyebut keberhasilan dalam penurunan stunting tidak lepas dari keberhasilan setiap organisasi perangkat desa atau OPD dalam menerjemahkan program prioritas Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan di masing-masing wilayah.
“Standar Pelayanan Minimum (SPM) paling banyak adalah pada bidang kesehatan, dan ini menjadi komitmen saya. Selain percepatan penurunan stunting, sebagaimana disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan HKN lalu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi perhatian utama di Kota Mojokerto,” tegasnya.
Ning Ita yang juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A ini menegaskan Kota Mojokerto sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dalam percepatan penurunan stunting.
“Kota Mojokerto yang hanya terdiri dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan 6 puskesmas bisa disebut sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, hanya perlu menguatkan edukasi kepada masyarakat terkait stunting. Karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan tetapi perlu dilakukan edukasi sejak dini termasuk kepada para calon pengantin,” pungkasnya.(dn/gn)
