Jakarta,Xtimenews.com – Bupati dan Walikota merupakan pejabat Pembina Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karenanya, dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, Bupati dan Walikota memiliki peran yang sangat penting.
Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian mengemukakan hal itu usai acara Kick Off dan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan “Merah Putih” yang digelar secara virtual di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Jakarta, pada Senin (14/4/25).
“Pemerintah saat ini merencanakan membentuk 8.000 unit Koperasi Desa yang sangat memerlukan kerjasama dan langkah yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) sehingga peran Bupati/Walikita sangat penting,”kata Mendagri.
Dikatakan, dalam pembentukan koperasi ini, Bupati dan Walikota dapat memberi fasilitas dan dukungan pembiayaan melalui APBD dan dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi.
“Untuk mendukung pembentukan koperasi, saya akan terbitkan Surat Edaran yang dapat menjadi acuan Pemda dalam memanfaatkan BTT. Saya siapkan Surat Edaran sebagai payung hukum Kepala Daerah supaya tidak ragu gunakan BTT, “ujarnya.
Menteri Koordinator Budang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, sumbet anggaran koperasi Desa berasal dari APBB dan APBD. Tiap Desa membutuhkan dana mulai tiga miliar hingga 5 miliar. Karenanya tiap Desa segera gelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan koperasi Desa/Kelurahan “Merah Putih”.
Menurur Zulkifli Hasan, pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari Desa. “Presiden tak ingin desa tidak berkembang, tidak ingin ada petani susah, ingin petani makmur, ingin desa maju, ingin nelayan maju ingin memangkas rantai pasok yang panjang, Jelad Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Satgas pembentukan koperasi Desa/Keluragan “Merah Putih”.
Hadir dalam rapat ini, Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang diikuti secara virtual Kepala Desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah.- (ditha)
