MOJOKERTO, Xtimenews.com – Para orangtua murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupeten Mojokerto, Kamis (27/06/2019). Mereka datang untuk memprotes proses penerimaan peserta didik baru ( PPDB) yang dianggap membingungkan.
Selain meminta kejelasan nasib anaknya, kedatangan orang tua wali murid ini juga pertanyakan tentang kevalidan data pendaftar jalur siswa KIP.
Joko kristianto (39), salah satu orang tua walimirud asal Kecamatan Pungging Kabupeten Mojokerto mengeluhkan tidak munculnya nama anaknya masuk ke SMPN 1 Mojosari, SMPN 1 Ngoro dan SMPN 1 Pungging. Ia mendaftarkan anaknya di tiga sekolah negeri.
“Sejak ada peraturan baru yang muncul tiba-tiba tadi malam, otomatis kita tidak bisa lari ke pilihan kedua, karena pilihan kedua juga pada waktu pendaftaran pertama juga kuotanya sudah terpenuhi,” katanya.
Menurutnya aturan tersebut tidak sama dengan sosialisasi yang diberikan sebelum masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Pasca munculnya aturan baru secara tiba-tiba tersebut, menyebabkan beberapa calon siswa hilang tidak terdata oleh sistem.
“Beda dengan yang disosialisasikan sebelumnya. Di awal sosialisasi, jika tidak diterima di pilihan pertama langsung geser ke pilihan kedua. Jika tidak diterima maka ke pilihan ketiga,” ulasnya.
Kata dia pada saat sosialisasi aturannya bisa diterima oleh calon orang tua wali murid. Akibat berubahnya aturan secara tiba-tiba itulah yang membuat posisi anaknya tidak tahu diterima di sekolah yang mana.
“Posisi sekarang tidak tahu dimana karena tiba-tiba hilang, di hari pertama masuk dengan posisi di 97 di SMPN 1 Mojosari jalur KIP. Pagunya 107 tapi tadi malam pagu berubah jadi 94, otomatis tidak masuk,” urainya.
Mereka tidak tahu ada dimana keberadaan anak-anak mereka, jika di cek. Nilai dan zonasi masih bisa di pilihan kedua tapi jika penuh kuota mereka bingung harus kemana lagi.
“Terus nanti kalo nama anak kami tidak ada mau di sekolahkan dimana? Kami orang tua khawatir, anak kami sekolah dimana,” ujarnya.
“Aturan tidak jelas, dari pihak Dinas pendidikan saja tidak bisa menjelaskan,” imbuhnya.
Dari pantauan media di lokasi, kata salah satu pegawai di Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto saat ditanya oleh salah satu orang tua wali murid mengantakan bahwa pimpinan atau kepala dinas sedang ada kegiatan halal bihalal.(den/gan)
