MOJOKERTO, Xtimenews.com – Sejumlah sekolah SMA Negeri di Kota Mojokerto menarik sumbangan partisipasi kepada orang tua wali murid di tahun ajaran 2020/2021. Alasannya, bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dipotong 50% di tengah pandemi Covid-19.
Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto, para orang tua wali murid di tarik sumbangan partisipasi masyarakat untuk pendidikan senilai Rp 2,4 juta. Serta di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto menarik sumbangan partisipasi senilai Rp 1,8 juta per siswa.
Sumbangan partisipasi itu pihak sekolah juga memberikan skema pembayaran yang bisa di tempuh oleh para orang tua wali murid, salah satunya dengan cara menyicil per bulan selama 12 bulan.
Menurut kepala sekolah di dua sekolah tersebut, besaran dana sudah disesuaikan dengan kebutuhan per siswa selama satu tahun di sekolah. Sehingga diperuntukan dana aspirasi dan daftar ulang dimanfaatkan untuk kegiatan atau program sekolah yang memang tidak bisa dibayar dengan bantuan pemerintah di tahun ajaran 2020/2021. Salah satunya untuk membayar honor guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap (GTT/PTT).
“Bulan Januari hingga Maret itu kami dibayar penuh yaitu 25%, tapi tiba-tiba pada bulan Maret itu ada info bahwa dipotong 50%. Berati yang sisa 25% ini harus di cukupkan sampai bulan Desember,” kata Imam Wahjudi kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Mojokerto kala itu setelah menggelar rapat bersama komite sekolah dan para orang tua wali murid pada 23 Juli 2020.
Menurut Imam, anggaran BPOPP dari Pemprov jatim sebesar 50% itu hanya cukup untuk kegiatan atau program sekolah serta gaji GTT/PTT sampai bulan Juni 2020.
“Kalau untuk bulan Juli sampai Desember perlu dirapatkan dengan orang tua wali murid dan komite sekolah,” ujar Imam.
Imam menyimpulkan penarikan sumbangan partisipasi itu salah satunya disebabkan oleh terpotongnya anggaran bantuan siswa sebesar 50% dari Pemprov jatim.
“Selain itu kebutuhan sekolah di masa pandemi Covid-19 ini semakin banyak. Apalagi di tahun ini pada bulan Agustus ada 5 pegawai (PNS) yang pensiun, otomatis akan menambah GTT/PTT,” terang Imam.
Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Suyono juga menyebut adanya pemotongan dan BPOPP Pemprov jatim sebesar 50%.
“Itu dari BOS hanya Rp 1,5 juta per tahun per siswa. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu dapat dari Pemprov sebesar Rp 95 ribu per siswa setiap bulan. Ternyata sampai bulan Juni 2020 belum ada kabar, sehingga dari situ agar kegiatan tetap berjalan kami menyampaikan partisipasi masyarakat,” tegas Suyono.
Ia terpaksa membebankan kepada para orang tua siswa karena dana BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan siswa. Kebutuhan ideal kegiatan siswa di sekolah sekitar Rp 4,5-6 juta per tahun per siswa.
“Minimal kebutuhan setiap siswa Rp 4 juta per tahun. Sehingga kekurangan Rp 2,5 juta per siswa. Untuk itu saya cukup membuat Rp 150 ribu per bulan untuk setiap siswa kelas Xl dan XII, untuk kelas X itu hanya 200 ribu perbulan,” terangnya.
“Itu bisa dibayar langsung di awal, bisa dibayar setengah, bisa juga dibayar dibelakang ataupun di angsur per bulan,” tandasnya.(den/gan)
