MOJOKERTO, Xtimenews.com – Tempat pembuangan sampah limbah plastik impor di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dikunjungi Anggota DPR RI Komisi IV. Mereka meminta limbah plastik impor segera dihentikan.
Wakil Ketua Komisi DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, sampah plastik impor yang ikut dalam impor screb atau bahan baku kertas yang menjadi masalah yakni residunya. Menurut dia, impor screb memiliki kandungan sampah plastik yang cukup tinggi.
“Sebenarnya kan impor screb, screb itu ada screb kertas dan plastik. Tetapi kandungan sampahnya itu tinggi bisa 20 sampai 40 persen. Yang jadi problem kan kandungan sampahnya, bagaimana pengelolaannya, pengelolaan selama ini dikelola oleh masyarakat,” kata Dedi kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).
“Tetapi semuanya tidak bisa terkelola semuanya. Residunya juga kan ada yang dibuang di sungai, itu menjadi problem pencemaran lingkungan, bisa dikonsumsi sama ikan, airnya masuk ke tanah atau bisa jadi airnya dikonsumsi oleh masyarakat,” sambung Dedi.
Ia menambahkan, banyak masyarakat yang menginginkan agar sampah impor ini segera dihentikan.
“Yang diminta impor sampah loh, kalau impor screb kertas ya silahan asal sesuai dengan peraturan standar menteri perdagangan,” jelasnya.
Cara untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap screb kertas maupun plastik, lanjut Dedi, DPR RI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Desa.
“Desa-desa itu mengelola sampah dari tingkat RT, sampah plastik dan sampah kertas dikumpulkan dan dikirim ke industri-industri, saya pikir dari kita aja di jawa sudah melimpah. Kalau sampah domestik itu boleh yang tidak boleh itu sampah impor dan itu pidana,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyebut, tahun ini pengelolaan sampah di Desa Bangun, Kecamatan Pungging sedikit membaik daripada tahun 2019 kemarin.
“Yang jadi masalah residunya akan dibawa kemana. Karena dulu residu ini dibawa ke pabrik tahu Tropodo, Krian tapi sekarang pabrik tahu tidak memakai residu lagi tetapi memakai kayu palet untuk bahan bakar,” ujarnya.
Rosa menjelaskan, dari sisi pengusaha, dirinya dan timnya meminta untuk mereskport atau mengembalikan ke negara asal pengimpor sampah plastik.
“Kami sudah melakukan reeksport sudah berlangsung sejak Agustus tahun lalu dan sudah 400 kontainer dikembalikan ke negara dan masih tersisa 1078 kontainer yang belum dikembalikan dan masih berada di Tanjung Priok. Negara asal ada dari Australia, Amerika, Eropa dan sebagainya,” ungkapnya.
Jika negara asal itu tidak mau dikembalikan, maka akan dijatuhkan sanksi pidana.
“Kami sudah sampaikan ke mereka (pengimpor) kalau mereka tidak mau maka kami akan bawa ke penegak hukum yang lebih serius. Bapak presiden juga sudah mengatakan jika kita tidak boleh impor sampah limbah dari luar dan itu juga sudah di atur di Permendag nomer 92 tahun 2019,” pungkasnya.(den/gan)
