MOJOKERTO, Xtimenews.com – Ratusan massa aksi penolak UU Cipta Kerja di Mojokerto mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ternyata peristiwa itu membuat petugas Kepolisian di Mojokerto bertindak.
Bukan membubarkan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto. Namun mereka malah membagikan nasi bungkus dan air minum.
Tak hanya itu para polwan yang menjaga aksi unjuk rasa ini juga membagikan kue, permen, dan masker kepada massa. Suasana keakraban seketika mewarnai demonstrasi kali ini.
“Kami ucapkan terimakasih kepada polisi, demi ini berjalan kondusif. Kami juga terimakasih atas pemberian konsumsinya,” kata Talita, salah seorang mahasiswa peserta unjuk rasa kepada wartawan di lokasi, Senin (12/10/2020).
Massa meminta Bupati dan Wali Kota Mojokerto melayangkan surat ke Presiden Jokowi agar mengkaji ulang UU Cipta Kerja Omnibus Law. Tuntutan para pendemo itu di kabulkan kedua kepala Daerah tersebut.
Sementara koordinator aksi Toha Maksum mengatakan, aliansi mahasiswa Mojokerto meminta agar kedua kepala Daerah di Mojokerto itu segera mengirimkan surat penolakan pemberlakuan UU Omnibus Law kepada Presiden.
“Setelah UU Omnibus Law disahkan oleh DPR, ada tenggang waktu 30 hari apakah ditandatangani Presiden atau tidak. Kami dari aliansi mahasiswa Mojokerto menggalang dukungan, terutama dari Bupati dan Wali Kota agar mengirim surat penolakan pemberlakukan UU Omnibus Law,” terang Koordinator Aksi, Toha Maksum.
Ia menilai, UU Omnibus Law telah mengabaikan nasib rakyat Indonesia. Karena undang-undang ini lebih mementingkan investor.
“UU ini kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan UU sebelumnya. Tidak mementingkan hak rakyat, lebih mengutamakan kepentingan investor. Kami akan siapkan gerakan lebih besar apabila UU ini ditandatangani Presiden,” tandas Toha.(den/gan)
