SURABAYA, Xtimenews.com – Kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu serta DKPP, menyepakati Pemilihan Kepala Daetah (Pilkada) serentak akan digelar pada 9 Desember 2020, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, angkat bicara.
Dia menegaskan, sebaiknya pemerintah harus mengkaji-ulang keputusan tersebut.
Pasalnya, Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB, belum menetapkan kapan pandemi covid-19 ini, akan betakhir.
“Menjadi catatan, masih banyak daerah, baik Provinsi, Kota serta Kabupaten yang statusnya zona merah, bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren menaik,” ucap Pria kelahiran Jakarta 61 tahun silam ini.
Menurutnya, itu dari sisi wabah itu sendiri, belum dari sisi kualitas pilkada. Apabila dipaksakan penyelenggaraannya, dimana pandemi belum dinyatakan berakhir.
“Ini harus dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini? “tanya La Nyalla, Kamis (28/5/2020), di Surabaya.
Dia mencontohkan, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyampaikan ke kuatirannya Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina.
“Faktanya, penyebaran covid-19, di Surabaya sangat cepat, dimana 65 persen angka kasus covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara, ke-tiganya, akan menggelar Pilkada,” beber suami dari Muchmuda ini.
Ditegaskannya, Republik ini tidak akan terancam bubar, hanya karena pilkada ditunda.
Sebab, kata Bapak tiga anak ini, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.
“Justru, republik ini akan semakin menderita, apabila wabah ini tidak segera berakhir. dan semua akan terganggu. Sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat,” cetusnya.
Dia mengakui, apa yang dilakukan pemerintah sudah benar, dengan menerapkan kebijakan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini.
Kemudian lagi, melakukan penundaan anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi.
“Pilkada ini kan, salah satu anggaran belanjanya bisa ditunda,” tegas anak dari pasangan Mahmud Mattalitti dan Fauziah.
Jelas La Nyalla, untuk Pilkada Desember nanti, KPU RI sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 535,9 M.
“Anggaran ini, di luar anggaran sebelumnya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan, yang diperuntukkan membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp. 263,4 M, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp. 259,2 M, Rp. 10,5 M, untuk alat kesehatan bagi PPS serta Rp. 2,1 M untuk PPK,” urainya.
Ditambahkannya, sebelumnya Bawaslu RI pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi.
Di antaranya, kecemasan dan ke kuatiran petugas penyelenggara pilkada meskipun bekerja dengan protokol kesehatan.
“Dari sisi pemilih, dimungkinkan terjadi penurunan pengguna hak suara, bila masyarakat pemilih tidak hadir ke TPS. Ditambah lagi dengan kerawanan politik uang, mengingat masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit,” ungkap La Nyalla. (vin/li2g/gan)
