SIDOARJO, Xtimenews.com – Kondisi darurat Covid-19 yang sedang dihadapi Kabupaten Sidoarjo mengharuskan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 19 april mendatang ditunda.
Hal ini mengacu pada surat dari Menteri Dalam Negeri terkait saran dan himbauan penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat di Pendopo Delta Wibawa Kamis (26 /3/2020).
Dihadiri oleh Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Usman, Kapolesta Sidoarjo Kombespol Sumardji, Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo dan Sekda A. Zaini.
Rapat memutuskan pilkades serentak 19 april ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Meski dilakukan penundaan, tahapan-tahapan pilkades yang tidak melibatkan banyak orang tetap berjalan dan di selesaikan.
“Kita yang hadir rapat ini semua sepakat pilkades serentak ditunda, namun kita juga sepakat penundaan juga tidak lama-lama, jika situasi sudah membaik maka kita segera bisa laksanakan”, kata Wabup Nur Ahmad kepada wartawan Xtimenews.
Penundaan tersebut berdasarkan rujukan surat dari BNPB yang menetapkan kondisi darurat nasional karena pandemi Covid-19 baru berakhir tanggal 29 mei 2020.
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menekankan penundaan pilkades didasarkan pada maklumat Kapolri. Dalam maklumat tersebut salah satu isinya adalah membubarkan jika ada warga yang berkerumun. Pilkades serentak sangat berpotensi tempat berkumpulnya masyarakat, dikhawatirkan akan berpotensi penyebaran covid-19.
“Kami dari kepolisian menyarankan pilkades serentak di Sidoarjo lebih baik ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kondisi aman oleh pemerintah pusat”, ujar Sumardji.
Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo Heru Sultan menyampaikan bahwa pihaknya menerima apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Heru minta agar pihak pemkab segera membuat surat penundaan dan segera dikirim ke desa-desa.
“Kami sepenuhnya menerima keputusan dari pemerintah, jika memang pilihan yang terbaik adalah ditunda maka kita ikuti, kami minta pemkab segera membuat surat secara resmi dan dikirim ke desa-desa”, tandas Heru.(vin/den/gan)
