KOTA PALU, Xtimenews.com – Hari ini Senin (6/5), KPU Sulteng memasuki tahapan rekapitulasi dengan melakukan rapat pleno. Rapat pleno tersebut digelar setelah masing-masing kabupaten/kota se Sulteng sudah selesai melakukan perhitungan.
Menurut Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Pranoto, SIK, untuk mengamankan pelaksanaan rapat pleno KPU Propinsi Sulteng tersebut, polda Sulteng menyiapkan personel sebanyak 657 orang. Pasukan sebanyak ini akan bertugas dalam tiga wilayah pengamanan masing-masing pada ring 1,2 dan 3.
Personel pengamanan pleno KPU Sulteng tersebut mendapat pengarahan dari Wakapolda Sulteng dalam suatu apel yang digelar pada Minggu (5/5) di halaman upacara Mapolda Sulteng, yang turut dihadiri para pejabat utama Polda Sulteng.
Dalam arahannya, Wakapolda Sulteng menekankan agar para Kepala Satuan Tugas (kasatgas) dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengamanan rapat Pleno di KPU Sulteng.
Dengan aman dan lancarnya pelaksanaan pleno di KPU Kabupaten/Kota se Sulteng diharapkan rapat pleno di KPU Propinsi Sulteng ini juga dapat berlangsung aman sesuai yang dikehendaki.
Agar semuanya bisa terwujud, tugas yang kita laksanakan harus dilaksanakan dengan baik, serta menguasai wilayah pengamanan. “kuasai wilayah pengamanan yang terbagi dalam ring satu, ring dua dan ring tiga,” tandasnya.
Selain itu kata Wakapolda, koordinasi yang baik dengan pihak KPU Sulteng perlu dikembangkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai harapan.
“awasi siapa yang bisa masuk atau tidak bisa masuk ke ruang rapat pleno KPU Sulteng serta laksanakan tugas dengan humanis dan tetap profesional,” himbaunya.
Selanjutnya Kabidhumas Polda Sulteng menghimbau seluruh warga masyarakat Sulteng bahwa dengan datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H, segala silang prndapat yang mengarah pada saling menghina, saling caci maki serta perseteruan melalui media sodial untuk disudahi dan dihentikan.
Mari kita rajut kembali persaudaraan karena siapa pun yang terpilih dalam Pilpres 2019 nantinya akan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. “beri kepercayaan kepada KPU untuk menyelesaikan amanahnya, jsngan paksakan kehendak yang tidak sesuai dengan konstitusi,” tegas Kabidhumas.(bas/den/gan)
Reporter : HM Basri
