Jumat, November 22, 2024
BerandaPemerintahanPSBB Jawa-Bali, Pj Bupati Sidoarjo : Kita Menunggu Kementerian Pusat Formatnya Seperti...

PSBB Jawa-Bali, Pj Bupati Sidoarjo : Kita Menunggu Kementerian Pusat Formatnya Seperti Apa

SIDOARJO, Xtimenews.com – Pemerintah pusat berencana akan lakukan PSBB Jawa-Bali mulai 11-25 Januari mendatang. Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan masih menunggu kementerian pusat seperti apa format yang harus diterapkan di Sidoarjo.

“Kita masih menunggu format seperti apa yang dibuat oleh Kementerian pusat karena kita mengacu kepada aturan diatasnya,” ucap Cak Hud, sapaan akrab Hudiyono usai menghadiri acara pelantikan pengurus komunitas “Peace and Love” disalah satu hotel wilayah Sidoarjo. Kamis, (7/1/2021).

Kembali dikatakan Cak Hud bahwa saat ini jumlah pasien covid yang baru di Sidoarjo mulai menurun meskipun tidak signifikan, ini menunjukan bahwa tingkat kesembuhan naik. Dalam waktu dekat Forkopimda Kabupaten Sidoarjo akan melakukan rapat koordinasi menyikapi rencana pemerintah pusat untuk melakukan PSBB. Prinsipnya ekonomi harus tetap jalan.

“Senin besok kita adakan rapat dengan forkopimda. Nanti kita juga mengusulkan Sidoarjo harus seperti apa. Prinsipnya ekonomi harus tetap jalan,” jelasnya kepada wartawan.

Sementara itu, di tempat terpisah, Sekertaris daerah Pemkab Sidoarjo M Zaini mengatakan terkait akan dilakukan pembatasan baru pihaknya masih akan menunggu petunjuk dari pemerintah provinsi Jatim. Dirinya berharap rencana tersebut menghasilkan sesuatu yang bisa di aplikasikan di masing-masing daerah secara bersamaan.

“Kalau penetapan yang jelas, pasti menetapkan, edarannya mulai tanggal 11 hingga 25 Januari. Materi apa saja yang akan dilakukan pembatasan baru harus sama. Edarannya Surabaya raya, padahal di Sidoarjo itu sudah zona orange sedangkan daerah lain banyak yang zona merah,” kata Zaini melalui telepon seluler.

Masih dikatakan Zaini, pihaknya akan melakukan penyesuaian karena tata kelola publik di pemerintah Sidoarjo tidak semuanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Namun apabila diterapkan WFH 75% pihaknya merasa keberatan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan OPD kalau diterapkan WFH itu 75 persen kami keberatan,” tutup Zaini.(vin/den/gan)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments