CIREBON, Xtimenews.com – Kantor desa cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon diserbu ratusan warga, Senin (7/12/2020).
Warga desa Cempaka melakukan aksi unjuk rasa (unras) menuntut agar kepala desa (kuwu)nya mau menemui mereka. Aksi unjuk rasa ratusan warga desa cempaka tersebut terjadi karena selama memerintah kepala desa (kuwu) cempaka yang bernama kuswanto tidak pernah mau terbuka terkait persoalan anggaran yang masuk kepemerintahan desa baik kepada warga masyarakat desa, maupun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari warga desa itu sendiri.
BPD yang beranggotakan 9 ( sembilan ) orang yang mewakili warga masyarakat yang bermukim di 9 blok melalui ketuanya mendampingi ratusan warga untuk agar kades (kuwu) Kuswanto mau menemui dan terbuka kepada warga soal transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan anggaran
Ada 2 sumber anggaran yang paling disorot oleh warga yang berasal dari pihak ketiga yang berjumlah 330 juta. Anggaran pertama datang dari provider sebuah perusahaan telekomunikasi bernama protelindo, yang telah menyewa sebuah lahan bengkok milik perangkat desa (pegawai desa) untuk masa sewa 5 tahun.
Menurut Suratno ketua BPD Cempaka, kades pernah bicara bahwa anggaran dari protelindo untuk mendirikan menara/tower baru dilahan tersebut baru turun/cair 20% dari total 150 juta. Namun saat ditelusuri sampe ke Bandung, dimana protelindo berkantor. Protelindo mengatakan bahwa sudah mencairkan semua. Itu dibuktikan dengan diberikannya print out (cetakan) bukti transferan anggaran sewa tanah untuk berdirinya tower tersebut yang ditransfer sebanyak 4 kali.
“Dua kali 50 juta, 5 juta daan 45 juta. Dan anggaran yang kedua sebesar 180 juta berasal juga dari salah satu provider telpon selullar. Namun beda peruntukannya yakni untuk perpanjangan kontrak dan memperbaiki alat yang rusak”ucap kepala BPD cempaka talun saat ditemui awak media ini usai aksi unjuk rasa (unras) disebuah rumah warga.
Saat demo tengah berlangsung, hadir para unsur muspika talun yang masuk kekantor desa bersama warga pendemo.
Saat itu,menurut warga peserta aksi bahwa kepala desa atau yang disebut kuwu ada ditempat, namun ketika Camat talun, Kapolsek talun dan Danramil talun keluar dari kantor desa entah dari mana kuwu lari menghilangnya, saat warga merangsek masuk untuk menemui kuwu kok hilang,” ujarnya.
Masih ditempat yang sama, Sudomo wakil BPD Cempaka mengatakan, Kades seharusnya transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi.
“BPD saja tidak dilibatkan dalam hal merumuskan pengalokasian setiap anggaran yang masuk, ini sebenarnya sudah bisa kita kategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang namun kita tetap serahkan semuanya apa-apa yang menjadi keinginan warga yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa. Karena suara rakyat adalah suara tuhan, biarkan keputusan mutlak menjadi hak mereka. Kita hanya mendampingi,” Kata Sudomo
Setelah mendapat penjelasan dari Kapolsek, Danramil dan Camat talun bahwa permasalahan ini akan segera di selesaikan, wargapun kembali kerumah masing – masing dengan tertib.
“Dengan catatan kalau permasalahan ini tidak selesai sampai besok,mereka akan kembali lagi,” tandasnya.(Rif/gan)
