MOJOKERTO, Xtimenews.com – Politik butuh biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif, ataupun presiden.
Jelang pilkada 2020 dan pemberian rekomendasi partai kepada bakal calon kepala daerah yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sejumlah masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang mengatasnamakan Sedulur Akar Rumpun Mojokerto membuat sebuah petisi.
Petisi Rakyat Mojokerto itu bertujuan mendesak pimpinan partai politik agar mengeluarkan rekom berdasar aspirasi masyarakat, bukan semata karena transaksi dengan bakal calon kepala daerah.
Bersih dari korupsi merupakan keinginan masyarakat Mojokerto untuk membersihkan Kabupaten Mojokerto dari aktor-aktor dinasti yang korup dan mewujudkan Mojokerto sebagai provinsi yang bersih dari korupsi dan berpihak pada masyarakat.
“Partai yang menentukan rekomendasi bakal calon kepala daerah harus berdasar aspirasi masyarakat, menghapus rapktik transaksional dan tidak memberikan rekom kepada bakal calon yang terindikasi terlibat masalah hukum,” demikian isi petisi tersebut.
Wiwied Hariyono alias Sarko mengatakan mahalnya rekomendasi Parpol untuk para Calon Kepala Daerah, menyebabkan terbukanya calon pemimpin yang akan menang pada pilkada menjadi pemimpin yang korup.
“Kepada pimpinan parpol kami harapkan obyektif dan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam menentukan rekomendasi bakal calon Pimpinan Daerah,” kata Sarko kepada wartawan, Senin (10/02/2020).
Ia juga berharap agar pimpinan parpol tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon bupati Mojokerto yang terlibat hukum, serta menghapus transaksional rekomendasi pilkada.
“Pimpinan parpol jangan memberikan rekom kepada bakal calon yang terindikasi terlibat masalah hukum dan hapus transaksional rekom pilkada,” jelasnya.
Selain itu mewakili masyarakat Mojokerto, ia berharap agar KPK turun langsung memantau proses jalannya pilkada serentak.
“KPK harus memanggil dan memeriksa semua pimpinan parpol yang terindikasi transaksional dalam mengeluarkan rekom Pilkada,” ujar Sarko.
Untuk mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020, Petisi Rakyat Mojokerto akan mengirim surat resmi kepada tiga lembaga negara.
“Setelah diskusi ini kami akan mengirim surat resmi kepada KPK, Presiden dan para Pimpinan Parpol,” tandasnya.(den/gan)
