KOTA PALU, Xtimenews.com – Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Syafril Nursal, SH, MH, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polda Sulteng agar bersikap netral dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, sebagaimana ditekankan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, MSi, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2020 yang digelar di Jakarta pada Rabu (29/1).
“Dalam Rapim Polri 2020 di Jakarta baru-baru ini, Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menjadi perhatian serius jajaran Polri. Karenanya, seluruh jajaran Polri harus bersikap netral,” kata Kapolda Sulteng saat memimpin apel Senin (3/2/2020) pagi di halaman Mapolda Sulteng.
Menurut Kapolda Sulteng, dalam Rapim Polri 2020 bertema “Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020 untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri guna mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia maju”, Kapolri menekankan tidak akan menghalangi bahkan mendukung jika ada anggota Polri yang ingin turut berkompetisi dalam Pilkada serentak 2020, baik Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, maupun Gubernur/Wakil Gubernur. Hanya saja, kata Kapolda Sulteng, sebelum mengikuti Pilkada terlebih dahulu harus mengajukan permohonan mengunduran diri sebagai anggota Polri.
Selain itu, tidak memanfaatkan organisasi Polri dalam melaksanakan kegiatan politik praktis yang dapat menurunkan kredibilitas dan netralitas Polri.
“Bagi anggota Polri yang ingin berkompetisi dalam Pilkada serentak 2020, pimpinan Polri tidak menghalangi bahkan mendukung dengan catatan harus segera mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Polri,” jelasnya.
Kapolda Sulteng mewanti-wanti akan menindak tegas setiap anggota Polri jajaran Polda Sulteng yang tidak netral dan melakukan kegiatan politik praktis dalam Pilkada serentak 2020 yang nantinya akan menurunkan kepercayaan warga masyarakat terhadap netralitas Polri.
” Saya pastikan bagi anggota Polri jajaran Polda Sulteng yang tidak netral dan terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk dicopot dan di proses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku,” tegas Kapolda Sulteng. (bas/sugeng/gan)
