Palu,Xtimenews.com – Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak hanya melanggar hukum tetapi juga sangat membahayakan ekosistem, bahkan jadi pemicu lahirnya konflik sosial di masyarakat. Karena itu, kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan diyakini cukup efektif dalam menangkal maraknya aktifitas PETI di Sulteng.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto saat membuka acara Sosialisasi dan Inventarisasi PETI dalam Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang digelar di Hotel Santika Palu, pada Jumat (12/12/25).
Menurut Gubernur, pada umumnya, pelaku PETI tidak memiliki model organisasi usaha yang jelas sehingga tidak mampu memenuhi persyaratan perizinan tambang. Kondisi ini membuat mereka nekad beroperasi diluar ketentuan dan mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri sendiri karena bekerja tanpa mematuhi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Penertiban PETI bukan untuk mematikan ekonomi masyarakat tapi untuk memastikan kegiatan tambang berjalan dengan selamat, bermartabat dan bermanfaat,” jelas Gubernur.
Ia memberi contoh di provinsi Bangka Belitung, banyak sekali lubang bekas galian tambang timah ilegal yang terbengkalai dan jadi titik rawan terjadinya bencana banjir.
“Kita berharap kondisi seperti ini tidak terjadi di Sulteng sehingga mendorong terwujudnya tara kelola pertambangan daerah yang lebih baik sesuai aturan,” harap Gubernur seraya meminta semua pihak agar menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan kegiatan tambang yang tertib perizinan, aman dijalankan, ramah lingkungan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.- (ditha/sakarias)
