Palu,Xtimenews.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Sulteng Longki Djanggola, menanggapi terjadinya kasus keracunan yang menimpa siswa di kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Kota Palu, usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), memastikan adanya prosedur standar operasional yang dilanggar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurutnya, dalam operasionalnya, dapur melibatkan banyak pihak ada perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri dan BIN. Setiap dapur dipimpin Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), didampingi ahli gizi.
“Mereka ini bertugas untuk memastikan apakah penyiapan bahan baku, pengolahan, pemorsian, pengepakan, pendistribusian dan kebersihan berjalan sesuai standar, “kata Longki Djanggola.
Dikatakan, semua bahan baku yang dipasok mitra harus diperiksa secara teliti. Jika ditemukan ada bahan yang tidak layak konsumsi, harus ditolak dan diganti. Setelah itu, barulah bahan baku yang sehat dan bersih itu diproses, dimasak, diporsikan dan didistribusikan. Proses waktu masak juga harus mendapat perhatian, jangan sampai makanan untuk pagi dimasak malam atau makanan sisa yang dipanaskan kembali.
“Yang ideal itu adalah makanan tersaji “fresh from oven”, agar aman dan layak konsumsi. Beberapa waktu lalu, kata Longki, ia pernah temukan dapur yang mengolah ikan yang sudah melek. Ikan olahan seperti ini berisiko sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya minta agar pengelola dapur bekerja penuh tanggung jawab. Jangan lalai, jangan main-main dengan nyawa anak-anak kita,” pintanya.
Longki sarankan, agar pengelola dapur tidak menggunakan ikan tuna, cakalang dan ekor kuning karena jenis ikan ini jika sudah melek, mengandung alergen tinggi yang bisa menyebabkan keracunan,” sarannya. (ditha/basri)
