Mojokerto,Xtimenews.com – Untuk Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bersih dan berintegritas, Polres Mojokerto Kota menggelar kegiatan _Forum Group Discussion_ (FGD) Dengan Tema “Netralitas TNI – POLRI, ASN penyelenggara pilkada serta pemetaan kerawanan Pilwali Kota Mojokerto dan Pilgub Jatim”, bertempat di aula Sabha Mandala Madya Pemerintah Kota Mojokerto, Senin (28/10/24).
Kegiatan FGD dihadiri langsung oleh Pj. Walikota Mojokerto Bpk. Moh. Ali Kuncoro, S.STP., M.Si, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa, S.I.K., M.H, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Rully Noriza, S.IP., M.IP, Kajari Kota Mojokerto Bpk. Bobby Ruswin S.H., M.H, Sekda Kota Mojokerto Bpk. Gaguk Tri Prasetyo, A.TD., M.M, Ketua KPU Kota Mojokerto Bpk. Usmuni, S.E, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ibu Dian Pratmawati, S.Pd, para PJU dan Kapolsek Jajaran Polres Mojokerto Kota, Camat se-Kota Mojokerto, Danramil se-Kota Mojokerto, Lurah se-Kota Mojokerto, Bhabinkamtibmas & Babinsa se-Kota Mojokerto, Ketua PPK se-Kota Mojokerto, Ketua Panwaslu se-Kota Mojokerto dan Ketua PKD se-Kota Mojokerto.
Dalam sambutannya Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel, S. Marunduri, S.I.K M.H., menyampaikan perlunya sinergitas yang solid antar stake holder terkait dan seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan jalannya Pilkada tahun 2024.
“FGD ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antar seluruh Stake Holder dengan memegang teguh Netralitas sesuai posisinya masing-masing. Tahapan kampanye sedang berjalan, sedangkan ke depan masih ada Tahap Masa Tenang dan Tahap Pungut Hitung, oleh karena itu pemetaan kerawanan di wilayah Kota Mojokerto mulai dari Distribusi Logistik hingga pungut hitung serta pasca, harus kita persiapkan dengan matang, terencana, terukur dan tepat,” ujar Kapolres.
“Waspadai segala kecurangan dan pelanggaran hukum yang terjadi saat jalannya pilkada dengan mengintensifkan peran Tim Gakkumdu.” Tambah Kapolres.
Sementara itu PJ. Walikota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa Pilkada merupakan hal penting yang sudah diperhitungkan dengan baik guna memilih pemimpin yg baik dan amanah.
“Kita selaku TNI, POLRI dan ASN harus netral dalam rangka penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 ini untuk memberi contoh kepada masyarakat Kota Mojokerto.” tegas Pj. Walikota.
Langkah strategis dalam menjaga pilkada seperti menghindari politisasi birokrasi, menghindari politik uang, menghindari mobilisasi SARA dan intimidasi di ruang publik dan media. Pelanggaran Pemilu harus ditindak tegas serta potensi sengketa hasil Pemilu harus dipetakan.
Netralitas Pilkada adalah prinsip penting dalam demokrasi yang mengharuskan semua pihak terkait Pemilu untuk berprilaku netral dan tidak memihak kepada salah satu Kandidat atau parpol tertentu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada yang berlangsung merupakan proses yang adil dan bersih.
Ketidaknetralan dari satu pihak dapat menggangu integritas dan legitimasi Pilkada yang ada akhirnya dapat membahayakan Demokrasi sebagai sistem politik.
“Saya berpesan junjung tinggi netralitas ASN, TNI – Polri berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu parpol atau pasangan calon.” tutup PJ Walikota Mojokerto. (Tin)
