TANJUNG BALAI, Xtimenews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung balai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lembaga keuangan Bank BRI dan PNM Mekaar.
Manager PNM mekaar Weni,saat di konfirmasi mengatakan, pengajuan itu tidak semerta-merta langsung selesai.
“Tanyakan saja langsung sama DPRD nya. Sudah jelas semua dinotulen kita, jadi kita tidak bisa langsung selesai dengan pengajuannya,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Tanjung Balai Dahman Sirait SH saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait Pengumuman Presiden Jokowi tentang Stimulus Ekonomi terkhusus Penundaan Pembayaraan Cicilan Pinjaman UMKM dan Ultra Mikro terkhusus bagi Masyarakat Perempuan Pra Sejahtera di Kota Tanjung Balai agar berkomitmen menginplementasikan himbauan Presiden.
“Saya selaku Ketua Komisi A meminta kepada pihak pengelola permodalan Nasional Madani Mekaar yang hadir pada saat rapat dengar pendapat tersebut dan lembaga keuangan Bank maupun Bukan Bank untuk dapat berkomitmen menginplementasikan himbauan Presiden Jokowi tentang Stimulus Ekonomi terkait Penundaan Relaksasi Cicilan Pembayaran Kredit UMKM maupun Ultra Mikro,” ungkap Dahman.
Lanjut Dahman, terlebih bagi Masyarakat Perempuan Pra Sejahtera yang terdampak usahanya karena situasi pandemi Covid-19 sampai dengan situasi dapat kondusif kembali berdasarkan Keputusan Pemerintah pusat nantinya.
“Kami tidak ingin terjadi Gap Komunikasi antara Presiden, OJK serta Lembaga keuangan tersebut yang korban nanti masyarakat juga,” tegas Dahman Sirait.
Sebelumnya Dahman mengatakan dia dalam Minggu pertama april ini sering di jumpai oleh Para ibu yang mengadukan nasib mereka tentang kesulitannya mereka untuk membayar cicilan kredit kelompok yang mereka ambil dari PNM Mekaar dan BTPN Syariah, sehingga Dahman Sirait dan Artati ketua komisi B melakukan pemanggilan terhadap lembaga keuangan dimaksud.
Dahman sirait juga menambahkan Beliau meminta kepada pihak PNM Mekaar kiranya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas UKM dan Koperasi terkait Program kredit yang sasarannya kaum ibu di Tanjung balai.
“Jangan nanti setelah ada masalah kita baru tau, apalagi PNM ini kan kita ketahui memakai modal diantaranya adalah penyertaan modal dari sumber dana APBN , hendaknya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” tutup Dahman
Seblumnya saat Rapat Dengar Pendapat, manager PNM Mekaar menyatakan untuk kedepan tidak akan melakukan kutipan ansuran kredit mekaar lagi dengan kata lain mereka komitmen untuk mengimplementasikan himbauan presiden untuk melakukan penundaan cicilan kredit. Namun petugas tetap akan menemui para kelompok usaha itu dalam rangka untuk menyapa dan melakukan pembinaan.(Efendi/gan)
