TANJUNG BALAI, Xtimenews.com – Ditengah maraknya bencana Virus Corona atau Covid-19 yang melanda dunia, bahkan imbauan terhadap masyarakat dan pemerintah langsung disampaikan Presiden RI Ir Joko Widodo yang menginstrusikan kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk mengimbau agar tidak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.
Sesuai dengan Maklumat Kapolri No: MAK/2/lll/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Namun dalam hal ini, Wali Kota Tanjungbalai malah berbalik arah, bahkan mengumpulkan massa “abang tukang becak” dalam jumlah besar, bukan hanya ratusan bahkan hampir mencapai ribuan yang dikumpulkan di rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai.
Plt Kasat Pol PP M Tahir, saat dikonfirmasi awak media di lokasi yang sedang bertugas menyampaikan.
“Kalau saya lihat bukan hanya ratusan abang becak yang datang, bahkan hampir mencapai ribuan yang dibantu pak wali. Awalnya pak wali memberikan Rp 50.000 (lima puluh ribu), tapi karena makin banyak, pak wali kurangi menjadi Rp 20.000 (dua puluh ribu),” jelasnya.
Ia menegaskan, uang dibagikan pada tukang becak yang berdomisili di Tanjung balai. Tidak untuk warga dari luar daerah.
”Namun abang becak yang dari warga Tanjungbalai saja yang diberikan dengan menunjukkan KTP, sementara kalau warga Asahan tidak diberikan,” kata Plt Kasat Pol PP M.Tahir
Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Tanjungbalai, menyesalkan sikap Wali Kota Tanjungbalai dalam melakukan kegiatan keramaian dengan mengumpulkan abang-abang tukang becak dan membagi-bagikan uang pada kondisi negara yang dilanda musibah Covid-19.
Seharusnya, jika memang ini bentuk bantuan, tidak semestinya melakukan pengumpulan massa abang-abang tukang becak dengan jumlah yang cukup ramai ini. Cukup bentuk tim dan salurkan ke rumah-rumah, apakah itu berbentuk sembako atau uang jadi, agar terhindar dari kerumunan massa, dan mengindahkan maklumat Kapolri atau pemerintah pusat. (efendi/gan)
