MOJOKERTO, Xtimenews.com – Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi masih menunggu hasil pemeriksaan polisi untuk menentukan sanksi bagi oknum PNS yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polres Mojokerto.
“Saya belum mendapat laporan resmi tapi saya sudah mendengar, paling tidak kami ikuti dulu prosesnya,” kata Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat ditemui wartawan di Polres Mojokerto, Selasa (24/09/2019).
Pungkasiadi juga menyebut kemungkinan sanksi berat sampai diberhentikan dari statusnya sebagai PNS. Itu tergantung bagaimana keputusan hukum tetap.
“Yang jelas saksi dipemerintahan itu ada, tapi harus ada putusan dulu seperti apa, dari mulai peringatan sampai dengan pemecatan itu ada, pemerintah harus komitmen juga karena sudah ada keputusan tiga menteri itu sebagai acuan kami terhadap PNS yang bermasalah hukum,” jelasnya.
Disinggung upaya pencegahan pungli di kawasan wisata air panas Padusan Kecamatan Pacet, Wakil Bupati Mojokerto menyebut penerapan e – tiketing telah diterapkan.
“Yang jelaskan upaya pencegahan sudah ada kita coba ketemu e tiketing itu, yang jelas upaya-upaya itu pasti,” ujarnya.
Namun saat ditanya terkait kapan dan dimana penerapan e tiketing yang disebut, Wakil Bupati Mojokerto tidak bisa berkomentar banyak. “Sudah ada, sudah ayo kita ke Trawas bareng-bareng,” pungkasnya sembari bergegas masuk dalam mobil.
Tim Saber pungli Polres Mojokerto melakukan OTT terhadap tiga penjaga tiket wisata air panas Padusan, Kecamatan Pacet pada Sabtu (21/09) lalu.
Tiga petugas tiket itu adalah Lamat yang statusnya adalah Pegawai negeri sipil (PNS) aktif di Dinas Disparpora Kabupaten Mojokerto, kemudian Dian Ragil dan Angga, keduanya adalah pegawai honorer.
Tim Saber Pungli menyita uang sebesar Rp 7 Juta dan langsung membawa ketiga orang tersebut untuk dimintai keterangan.
Dari keterangan Polisi, modusnya karcis yang sudah dijual kemudian disimpan tidak dirobek dan dijual kembali.(den/gan)
