SIDOARJO, Xtimenews.com – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pemerintah kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan 2018 relatif cukup tinggi. Tahun 2017 Silpa Sidoarjo mencapai 864 miliar sedangkan tahun 2018 Silpa Sidoarjo mencapai 1 triliun rupiah.
Sejumlah langkah preventif dan langkah proaktif telah disiapkan Pemkab Sidoarjo agar pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2019 penyerapannya bisa sesuai dengan target yang sudah direncanakan.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyampaikan saat ini pihaknya telah menyiapkan langkah preventif dan langkah proaktif dalam menekan angka Silpa. Evaluasi penyerapan akan dipantau sejak anggaran triwulan ke I tahun 2019. Senin, (15/4/2019).
Dalam laporan ekspose realisasi penyerapan anggaran triwulan ke I tahun 2109 yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Muhammad Nur.
Tahun 2019, Kabupaten Sidoarjo memiliki Total APBD sebesar kurang lebih 4,846triliun rupiah, terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar 2,399 trilyun rupiah dan belanja langsung sebesar 2,447 triliun rupiah.
Sampai dengan Triwulan I 2019, belanja tidak langsung yang sudah terealisasi sebesar 320 miliar atau sebesar 13,35% dan belanja langsung sebesar 171 miliar atau sebesar 6,99%.
“ Dari realisasi belanja langsung sebesar 171 miliar, 19 miliar adalah belanja pegawai, 146 miliar adalah belanja barang dan jasa dan 6 miliar merupakan belanja modal,” ujar M. Nur.
Dari aspek realisasi pengadaan barang/jasa, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji melaporkan, diawali dengan penyusunan rencana umum pengadaan. Pada Bulan Februari, semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengumumkan 11.059 paket pengadaan di dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang meliputi semua jenis pengadaan, baik pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat, dan tender atau seleksi.
Khusus pengadaan barang/jasa melalui tender dan seleksi, terdapat 492 paket pengadaan. Adapun Target triwulan satu sejumlah 204 paket.
“Namun sampai saat ini jumlah paket yang baru diusulkan untuk diproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berjumlah 66 Paket Pengadaan, yang terdiri dari, 7 Paket Pengadaan Barang, 38 Paket Pengadaan Jasa Lainnya, 12 Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dan 9 Paket Pekerjaan Konstruksi,” kata Sangaji.
“Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertama di seluruh Indonesia yang mengumumkan paket pengadaannya dengan jumlah paket terbanyak,” imbuh Sangaji.
Jumlah tersebut masih belum memenuhi target pengajuan paket, terutama untuk pengajuan paket pekerjaan konstruksi yang pada Triwulan 1. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagian besar paket pekerjaan konstruksi masih menunggu perencanaan konstruksinya selesai, serta masa transisi regulasi pengadaan yang baru yaitu Peraturan Menteri PU yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan di bidang konstruksi, dan baru dikeluarkan akhir bulan Maret 2019.
Khusus untuk paket pengadaan strategis seperti Frontage road, saat ini dalam proses tender paket MK (manajemen konstruksi). Pembangunan jalan frontage road yang selama ini menjadi sorotan publik karena proses pembangunannya sampai sekarang belum rampung mendapat perhatian serius dari Bupati Saiful Ilah.
“Saya berharap proyek frontage road ini segera dibangun. Untuk itu Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air segera melakukan langkah-langkah percepatan, termasuk permasalahan lahan warga,” kata Bupati Saiful Ilah.
Sedangkan untuk menekan angka Silpa, sejumlah langkah preventif diambil oleh Pemkab Sidoarjo, diantaranya melakukan pendampingan penyusunan rencana Pengadaan di tiap-tiap OPD sejak penyusunan Renja Tahun 2019, sehingga diharapkan perencanaan pengadaan semua OPD tersusun dengan benar sesuai kaidah pengadaan barang dan jasa.
Pemkab Sidoarjo juga membangun aplikasi SIRUP lokal, sehingga Data APBD di SIKSDA dapat ditarik oleh SIRUP Lokal dan ditransfer langsung ke SIRUP LKPP, sehingga OPD cepat membuat dan mengumumkan paket pengadaan
“Kemudian membangun katalog lokal untuk beberapa komoditas, yaitu Cleaning Service, Paving, Asphalt, hotmic, dan U-Ditch sehingga memangkas proses pemilihan penyedia dan OPD dapat langsung melakukan pembelian tanpa melalui proses Tender dan melaksanakan tender dini pada akhir tahun 2018,” urai Bupati Saiful Ilah.
Disamping sudah melakukan langkah-langkah preventif, pihak pemkab Sidoarjo juga telah melakukan langkah proaktif dengan melanjutkan katalog lokal, direncanakan untuk ditambahkan 4 Komoditas, yaitu Jasa Keamanan, Batik Haji, Bio Septictank dan meubelair sekolah.
Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan, yaitu menggabungkan beberapa paket sekaligus. Paket yang sedang berjalan saat ini adalah Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas.
“Saya berharap untuk paket konstruksi juga dapat dikonsolidasikan, sehingga proses pengadaannya akan lebih efisien, cepat dan mempunyai kualitas pekerjaan yang sama”, imbuh Saiful Ilah.
Saat ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Standardisasi dan Digitalisasi Pengadaan Langsung di semua OPD melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019.
“Selain menyusun standarisasi dan digitalisasi pengadaan juga telah menyediakan Coaching Clinic untuk semua Pelaku Pengadaan di Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan dapat memfasilitasi, bimbingan, konsultasi serta pendampingan bagi semua OPD terkait proses pengadaan barang/jasa,” ucap Sangaji. (Yus/gan)
