Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Drs. Lukman Wahyu Hariyanto, Msi, didampingi Karo Ops Polda Sulteng Kombes Pol. Imam Wahyudi, SIK, MSi, MH, saat memberi motivasi dan pembekalan kepada pasukan BKO PAM TPS, pada apel dilapangan Polda Sulteng, Kamis (11/4) pagi. (HM. BASRI/xtimenews,com.
KOTA PALU, xtimenews.com – Tugas pengamanan di TPS dalam pelaksanaan Pemilu adalah tugas dimasa ops khusus sehingga jika ada anggota yang tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tanggung jawab sebelum tugas selesai maka akan diberi sanksi hukuman dua kali lipat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kapolda Sulteng mengemukakan hal itu dalam pengarahannya ketika memimpin apel pemberian motivasi dan pembekalan kepada pasukan BKO Pam TPS dilapangan upacara Polda Sulteng, pada Kamis (11/4) pagi.
Hadir dalam acara ini Wakapolda Sulteng, Irwasda Polda Sultrng, para pejabat utama, para pamen serta diikuti pasukan BKO Pam TPS sebanyak 1.551 personel.
Menurut Kapolda, pada Sabtu dan Minggu (13 -14/4) seluruh pasuksn BKO Pam TPS akan diberangkatkan menuju tempat penugasan di Polres-Polres jajaran Polda Sulteng, dan langsung melapor kepada Kapolres setempat selanjutnya akan disebar ke lokasi TPS. Di lokasi TPS, setiap personel harus segera mengenali petugas KPPS, petugas linmas, petugas TNI, Kepala Desa bersama Ketua RT/RW. Pelajari tipologi wilayah penugasan dengan menggalang potensi masyarakat serta minta nomor kontak mereka guna memudahkan komunikasi jika ada masalah di lapangan.
“ingat, jaga sikap perilaku sebagai anggota polri, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan misi untuk mengamankan dan mengawal pelaksanaan pemilu 2019 sampai ke TPS,” tandas Kapolda.
Kapolda tekankan bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara, petugas Pam TPS harus lrbih awal datang guna mengecek kesiapan di TPS dan berkoordinasi kembali agar mengetahui kesiapan serta hambatan yang kemungkinan terjadi dengan KPPS. Selain itu, petugas TPS melakukan koordinasi pengamanan dengan linmas, TNI dan komponen pendukung lainnya yang ada di TPS.
Ditegaskan bahwa apabila ada permasalahan didalam lokasi TPS, bukan menjadi domain petugas BKO Pam TPS sehingga tsk perlu campur tangan kecuali izin atau diminta oleh Ketua KPPS.
“kalau ada masalah didalam lokasi TPS bukan domain pasukan BKO Pam TPS tapi kalau ada izin dari Ketua KPPS barulah petugas Pam TPS boleh masik lokasi pemungutan suara. Tugas utama pasukan BKO Pam TPS adalah mengamankan lokasi diluar TPS yang mrmungkinkan terjadinya ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan suara di TPS,” tegasnya.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto, SIK, mengatakan, pasukan BKO Pam TPS dari Polda Sulteng sengaja digeser pada H-3 dan H-4 sebelum pelaksanaan voting day agar anggota yang bertugas bisa segera beradaptasi danmengenal lingkungan tugasnya.
Dikatakan, jumlah perdonel yang akan terlibat dalam pengamanan pemilu sebsnysk 4.675 personel terdiri dari TNI Polri. Sebanyak 3.124 personel Polres jajaran Polda Sulteng, 1.551 personel BKO Polda Sulteng. Kekuatan sebanyak ini akan didukung oleh personel TNI sebanyak 800 personel dan akan bertugas di 9.191 TPS.
Menurut Kabidhumas, berdasarkan pemetaan dan identifikasi terhadap TPS, dikelompokkan menjadi tiga yakni TPS kategori kurang rawan sebanyak 7.927. TPS ini akan diamankan dengan pola 2-8-4. “Artinya, dua orang anggota polri bersama delapan orang anggota linmas mengamankan empat TPS,” katanya.
TPS kategori rawan sebanyak 1.030 diamankan dengan pola 2-4-2, artinya dua orsng polisi bersama empat orang anggota linmas mengamankan dus TPS, sedangkan TPS sangat rawan sebanyak 234 diamankan dengan pola 2-2-1, artinya dua anggota polri bersama dua anggota linmas mengsmankan satu TPS.
“dengan tersebarnya personel polri, TNI, linmas dan potensi masyarakat lain, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden di Sulteng diharapkan dapat berlangsung aman, damai, dan sejuk,” harapnya.(Basri/den/gan)
